Kode Etik Jurnalistik

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

  1. Independen berarti memberitakan
    peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan,
    paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
  2. Akurat berarti dipercaya benar
    sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
  3. Berimbang berarti semua pihak
    mendapat kesempatan setara.
  4. Tidak beritikad buruk berarti tidak
    ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

  1.  Menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
  2. Menghormati hak privasi;
  3. Tidak menyuap;
  4. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
  5. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
  6. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
  7. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
  8.  Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak
mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak
bersalah.

Penafsiran

  1. Menguji informasi berarti melakukan check and rechecktentang kebenaran informasi itu.
  2. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
  3. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
  4. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

  1. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

  2. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar
    yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.

  3. Sadis berarti kejam dan tidak
    mengenal belas kasihan.

  4. Cabul berarti penggambaran tingkah
    laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang
    sematamata untuk membangkitkan nafsu birahi.

  5. Dalam penyiaran gambar dan suara
    dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan
Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila
dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran


  1. Identitas adalah semua data dan
    informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk
    melacak.

  2. Anak adalah seorang yang berusia
    kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan
Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran


  1. Menyalahgunakan profesi adalah
    segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh
    saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.

  2. Suap adalah segala pemberian dalam
    bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi
    independensi.

Pasal 7

Wartawan
Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia
diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo,
informasi latar belakang, dan off the
record sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran


  1. Hak tolak adalak hak untuk tidak
    mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan
    keluarganya.

  2. Embargo adalah penundaan pemuatan
    atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.

  3. Informasi latar belakang adalah
    segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan
    tanpa menyebutkan narasumbernya.

  4. Off
    the record    adalah segala informasi atau data dari narasumber
    yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan
Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau
diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit,
agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah,
miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran


  1. Prasangka adalah anggapan yang
    kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.

  2. Diskriminasi adalah pembedaan
    perlakuan.

Pasal 9

Wartawan
Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali
untuk kepentingan publik.

Penafsiran


  1. Menghormati hak narasumber adalah
    sikap menahan diri dan berhati-hati.

  2. Kehidupan pribadi adalah segala
    segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan
    publik.

Pasal
10

Wartawan
Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan
tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan
atau pemirsa.

Penafsiran


  1. Segera berarti tindakan dalam waktu
    secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.

  2. Permintaan maaf disampaikan apabila
    kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal
11

Wartawan
Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran


  1. Hak jawab adalah hak seseorang atau
    sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan
    berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

  2. Hak koreksi adalah hak setiap orang
    untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang
    dirinya maupun tentang orang lain.

  3. Proporsional berarti setara dengan
    bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian
akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas
pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan
pers.

Jakarta,
Selasa, 14 Maret 2006

(Kode Etik
Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor:
6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor
03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers)